Boroko – Pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) masa bhakti 2023-2025 resmi menjalankan roda organisasi urusan perwaqafan setelah dikukuhkan pada Jum`at (22/12/23) di aula Bapelitbang Pemda Bolmut, oleh Ketua BWI Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Sya`ban Mauluddin.

Acara ini dihadiri oleh Penjabat Bupati, diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bolmut, Abdul Nazarudin Maloho, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolmut Idrus Sante, Kapolres Bolmut/diwakili, Pabung Bolmut/diwakili, dan unsur lain serta perwakilan pengurus BWI Sulut.

Nazarudin mengatakan, bahwa BWI adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 41 tahun 2024 tentang wakaf, dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.

Harapnya dalam sambutan, kepada pengurus yang dilantik agar dapat mewakafkan jiwa dan raganya untuk mengurus wakaf secara profesional dalam upaya kemaslahatan dan kesejahteraan umat khususnya di Kabupaten Bolmut.  

Sementara itu, Kakan Kemenag Idrus mengucapkan selamat atas pelantikan pengurus BWI Bolmut. Organisasi yang dinahkodai oleh Amsari Alip Gobel ini,  diharap bisa membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan fungsinya, membantu perbaikan data wakaf dilapangan,

“karena selama ini persoalan data tanah wakaf masih belum maksimal dan belum akurat, hal inilah yang menjadi kendala dan dirasa penting dengan adanya BWI” Kata Idrus.

Sebagai pimpinan instansi yang membidangi perwakafan, Idrus mengatakan berbagai kendala harus kita atasi, salah satunya dengan membina para nadzir yang menerima amanah untuk mengelola tanah wakaf, untuk mengamankan peruntukkannya.

Ia mengungkapkan berbagai persoalan sertifikasi wakaf di Kabupaten Bolmut masih bermasalah secara administrasi. Dengan permasalahan tersebut, sambung Idrus bahwa tanah wakaf dipandang perlu untuk didorong agar menjadi lebih produktif,

Dengan dilantiknya kepengurusan BWI Bolmut ini, diharap dapat bekerja dengan baik dan membangun komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah juga dengan pemangku kepentingan lainnya. (Val)